Konflik Laut Tiongkok Selatan: Geopolitik & Stabilitas Asia

Perairan biru di Laut Tiongkok Selatan kini menjadi salah satu titik api geopolitik terpenting di dunia, sebuah arena di mana klaim kedaulatan yang tumpang tindih, ambisi militer, dan persaingan ekonomi saling berbenturan. Selama beberapa dekade, ketegangan di wilayah ini terus memanas, didorong oleh strategi militer Tiongkok yang gencar, respons tegas dari Amerika Serikat, dan upaya negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas. Konflik ini bukan hanya tentang siapa yang mengendalikan pulau-pulau kecil atau jalur pelayaran; ini adalah sebuah pertarungan yang akan menentukan tatanan regional dan global, menguji batas-batas diplomasi tradisional.

Artikel ini akan mengupas tuntas ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Kami akan membahas strategi militer Tiongkok (pembangunan pulau buatan), respons AS (kebebasan navigasi), dan upaya negara-negara Asia Tenggara dalam membentuk aliansi untuk menjaga stabilitas. Lebih jauh, tulisan ini akan menganalisis bagaimana isu ini menjadi salah satu titik api geopolitik terpenting di dunia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, mengupas berbagai perspektif, dan mengadvokasi jalan menuju penyelesaian yang damai, berbasis hukum, dan berpihak pada stabilitas regional.

1. Strategi Tiongkok: Pembangunan Pulau Buatan dan Ambisi Maritim

Di balik klaim historisnya atas hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok telah melancarkan strategi militer yang ambisius untuk menegaskan klaimnya, terutama melalui pembangunan pulau buatan.

a. Klaim “Nine-Dash Line” dan Dasar Historis

• Garis Sembilan Titik (Nine-Dash Line): Tiongkok mengklaim hak kedaulatan atas sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan, yang digambarkan dengan “garis sembilan titik” pada peta mereka. Klaim ini didasarkan pada argumen historis yang diyakini berasal dari masa lalu.
• Tidak Diakui Secara Internasional: Klaim “garis sembilan titik” ini tidak diakui oleh hukum internasional, termasuk oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Sebuah pengadilan arbitrase internasional di Den Haag pada tahun 2016 secara tegas menolak klaim Tiongkok, namun Tiongkok menolak putusan tersebut. Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan 2016

b. Pembangunan Pulau Buatan dan Militerisasi

• Membangun “Kapal Induk yang Tidak Dapat Tenggelam”: Strategi militer Tiongkok yang paling menonjol adalah pembangunan pulau buatan di atas terumbu karang dan karang yang dulunya terendam air. Pulau-pulau buatan ini, yang dilengkapi dengan landasan pacu, pangkalan militer, dan sistem radar, berfungsi sebagai “kapal induk yang tidak dapat tenggelam,” yang memberikan Tiongkok pangkalan militer permanen di tengah Laut Tiongkok Selatan. Pembangunan Pulau Buatan oleh Tiongkok
• Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ): Ada kekhawatiran bahwa Tiongkok akan mendeklarasikan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defense Identification Zone – ADIZ) di atas Laut Tiongkok Selatan, yang akan memaksa pesawat-pesawat dari negara lain untuk mendapatkan izin dari Tiongkok sebelum terbang di wilayah tersebut.

2. Respons AS: Kebebasan Navigasi dan Aliansi Militer

Amerika Serikat, sebagai kekuatan maritim global, melihat ambisi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi dan stabilitas regional. Respons AS didasarkan pada strategi diplomasi paksa dan aliansi militer.

a. Operasi Kebebasan Navigasi (Freedom of Navigation Operations)

• Mempertahankan Hukum Internasional: AS secara rutin melakukan operasi kebebasan navigasi (Freedom of Navigation Operations – FONOPs) di dekat pulau-pulau buatan Tiongkok. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa AS tidak mengakui klaim Tiongkok, dan bahwa AS bertekad untuk menegakkan hukum internasional dan hak navigasi di perairan tersebut. FONOPs: Operasi Kebebasan Navigasi AS
• Diplomasi Paksa: Operasi ini adalah bentuk diplomasi paksa yang mengirimkan sinyal yang jelas kepada Tiongkok bahwa AS tidak akan mundur dari komitmennya untuk menjaga kebebasan navigasi. Diplomasi Paksa dan Sanksi Ekonomi

b. Memperkuat Aliansi Militer

• Aliansi di Asia Tenggara: AS telah memperkuat aliansi militernya di Asia Tenggara (misalnya, dengan Filipina dan Vietnam) untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok. AS dan sekutu-sekutunya secara rutin melakukan latihan militer bersama di wilayah tersebut, yang mengirimkan sinyal kekuatan.
• Aliansi Quad dan AUKUS: AS juga telah membentuk aliansi yang lebih besar, seperti Quad (bersama Australia, Jepang, dan India) dan AUKUS (bersama Inggris dan Australia). Aliansi ini, meskipun tidak secara eksplisit ditujukan untuk Laut Tiongkok Selatan, memiliki tujuan untuk menghadapi ambisi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Aliansi Militer: AUKUS dan Quad

3. Upaya Negara Asia Tenggara: Menjaga Keseimbangan dan Kedaulatan

Negara-negara Asia Tenggara yang memiliki klaim di Laut Tiongkok Selatan (misalnya, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei) berada di posisi yang sangat sulit. Mereka harus menyeimbangkan antara hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan mereka.

a. Membentuk Aliansi dan Kemitraan

• Aliansi Regional: Negara-negara Asia Tenggara (terutama Filipina dan Vietnam) telah memperkuat aliansi militer mereka dengan AS dan negara-negara Barat lainnya untuk mendapatkan dukungan militer dan diplomatik.
• ASEAN sebagai Forum Netral: ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) telah mencoba untuk memainkan peran sebagai forum netral untuk negosiasi, namun keberhasilan ASEAN dalam memecahkan konflik masih terbatas karena perbedaan kepentingan di antara para anggotanya. Peran ASEAN dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan
• Kolaborasi di Laut Natuna Utara: Indonesia, yang tidak memiliki klaim teritorial di Laut Tiongkok Selatan (tetapi memiliki klaim ZEE di Laut Natuna Utara), telah mengambil pendekatan yang lebih tegas dalam menghadapi kapal ilegal Tiongkok, menggunakan teknologi drone dan AI untuk pengawasan maritim. Drone & AI Natuna: Teknologi Nusantara Amankan Laut

b. Dilema Ekonomi vs. Kedaulatan

• Dilema Ekonomi: Negara-negara Asia Tenggara sangat bergantung pada Tiongkok untuk perdagangan dan investasi. Ini menciptakan dilema besar: bagaimana menantang Tiongkok secara militer atau diplomatik tanpa merusak hubungan ekonomi yang vital?
• Kedaulatan dan Hukum: Meskipun secara politik sulit, negara-negara Asia Tenggara terus menegaskan kedaulatan mereka berdasarkan UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB), yang merupakan fondasi hukum internasional. UNCLOS: Fondasi Hukum Laut Internasional

4. Titik Api Geopolitik Terpenting: Konflik Tanpa Akhir?

Konflik Laut Tiongkok Selatan adalah salah satu titik api geopolitik terpenting di dunia. Ia adalah cerminan dari pergeseran kekuasaan global dari hegemoni AS ke tatanan dunia yang lebih multipolar.

• Risiko Eskalasi Konflik: Pembangunan pangkalan militer, operasi kebebasan navigasi, dan latihan militer yang sering terjadi meningkatkan risiko eskalasi konflik yang tidak disengaja. Salah satu kesalahan perhitungan dapat memicu konflik regional atau bahkan global.
• Perang Dingin Teknologi dan Militer: Konflik ini juga merupakan arena bagi “perang dingin teknologi,” di mana kedua belah pihak menguji dan mengembangkan teknologi militer, dari sistem AI hingga teknologi bawah laut. Perang Dingin Teknologi: Perebutan Dominasi Global
• Hukum Internasional di Ujung Tanduk: Konflik ini menguji kredibilitas hukum internasional. Jika hukum internasional dapat diabaikan oleh negara-negara besar, maka ini dapat melemahkan tatanan global yang berbasis aturan.

5. Mengadvokasi Diplomasi yang Cerdas dan Tata Kelola yang Jelas

Untuk menghadapi konflik ini, diperlukan advokasi kuat untuk diplomasi yang cerdas, tata kelola yang jelas, dan penyelesaian yang damai.

• Penyelesaian Berbasis Hukum: Negara-negara, termasuk Tiongkok, harus didorong untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS. Ini adalah satu-satunya jalan menuju penyelesaian yang damai.
• Kolaborasi Regional yang Kuat: ASEAN harus diperkuat untuk menjadi forum yang lebih efektif untuk negosiasi dan dialog, dengan dukungan dari kekuatan-kekuatan eksternal.
• Transparansi dan Pengawasan: Semua pihak yang terlibat harus transparan tentang aktivitas mereka, pembangunan pangkalan, dan operasi militer. Pengawasan oleh komunitas internasional sangat penting. Transparansi Militer di Laut: Urgensi dan Tantangan
• Pendidikan dan Kesadaran Publik: Masyarakat perlu diedukasi tentang isu-isu di Laut Tiongkok Selatan, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang kritis dan berdaya. Pew Research Center: How Americans View AI (General Context)

Mengawal perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan adalah perjuangan untuk memastikan bahwa konflik diselesaikan dengan diplomasi, bukan dengan kekuatan militer.

Kesimpulan

Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan adalah salah satu titik api geopolitik terpenting di dunia. Strategi militer Tiongkok (pembangunan pulau buatan) dan respons AS (kebebasan navigasi) telah mengubah dinamika diplomasi tradisional, yang kini menjadi lebih multipolar. Upaya negara-negara Asia Tenggara dalam membentuk aliansi menunjukkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan.

Namun, di balik narasi-narasi tentang kemajuan yang memukau, tersembunyi kritik tajam yang mendalam, sebuah gugatan yang menggantung di udara: apakah pengaruh ini selalu berpihak pada kebaikan universal, ataukah ia justru melayani kepentingan segelintir elite, memperlebar jurang ketimpangan, dan mengikis kedaulatan demokrasi?

Oleh karena itu, ini adalah tentang kita: akankah kita secara pasif menerima dinamika kekuasaan ini, atau akankah kita secara proaktif mengadvokasi jalan menuju penyelesaian yang damai, berbasis hukum, dan berpihak pada stabilitas? Sebuah masa depan di mana laut menjadi ruang untuk kolaborasi, bukan konflik—itulah tujuan yang harus kita kejar bersama, dengan hati dan pikiran terbuka, demi perdamaian dan kemajuan yang sejati. Council on Foreign Relations: China, Russia, and the Middle East (Official Report)